FORUM PERJUANGAN KEADILAN RAKYAT ACEH (FOPKRA) MEWARNAI ACEH. By : Aduwina*


Kruuuuuuu Seumangat…

Selamat datang Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA) di bumi Aceh, nama yang masih asing di telinga bangsa Aceh (daerah) tetapi tidak asing bagi Jakarta. FOPKRA yang didirikan pada tanggal 13 Maret tahun 1999 itu memiliki warna dan cara tersendiri dalam membantu dan mendorong penyelesaian konflik Aceh. Eksistensi dan pengaruhnya di Jakarta (Pusat) begitu terasa, sejak berlangsungnya konflik aceh  hingga saat ini. Ketika konflik bersenjata melanda Aceh, FOPKRA melakukan serangkaian kegiatan anatara lain mensosialisasikan masalah Aceh ke berbagai lapisan masyarakat diluar Aceh, melakukan berbagai kegiatan kemasyarakatan yang berbasis masyarakat Aceh di Jakarta, melakukan audiensi dan dialog dengan KOMNAS HAM, Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Perguruan Tinggi, Ormas Tingkat Pusat, LSM Nasional tingkat Pusat. Disamping itu FOPKRA Pusat juga melakukan berbagai kajian secara akademik tentang usaha-usaha solusi damai masalah Aceh melalui diskusi, seminar, lokakarya dan lain-lain. Secara Internasional melakukan pendekatan secara diplomasi dengan pihak-pihak antara lain dengan Kedutaan Besar Negara-negara sahabat di Jakarta, perwakilan Lembaga-lembaga Internasional di Jakarta, LSM International dan Badan resmi dunia seperti PBB, Amnesty International, Komisi Hak Azazi dll.

Setelah penandatanganan kesepahaman damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau yang lebih di kenal dengan MoU Helsinky, keberadaan FOPKRA dianggap masih tetap perlu ada di Jakarta dan Aceh, karena perdamaian yang sudah terwujud saat ini menjadi tanggung jawab bangsa Aceh secara menyeluruh. FOPKRA berada di garis terdepan ketika rakyat Aceh berhadapan dengan Jakarta, untuk memperjuangkan hak-hak rakyat aceh yang sudah dibukukan dalam MoU Helsinky dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006. Terakhir dapat dilihat perjuangan FOPKRA ketika menggugat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) terkait jadwal pelaksanaan PILKADA ACEH 2012 bersama DPRA, dimana hasilnya MK RI mengabulkan permohonan pemohon (FOPKRA dan DPRA) dengan memerintahkan KIP Aceh untuk membuka kembali pendaftaran calon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Calon Bupati/Wakil Bupati serta Calon Walikota/Wakil Walikota untuk PILKADA Aceh 2012.

Selanjutnya dalam muqaddimah AD/ART FOPKRA menggambarkan bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 adalah Negara yang demokratis yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, dan bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kehidupan masyarakat yang cerdas serta mampu memberikan kontribusi bagi kemerdekaan, ketertiban dunia dan perdamaian bagi setiap bangsa.

Masyarakat Aceh sepenuhnya menyadari bahwa dalam perjalanan sejarah tidak pernah berputus asa dalam mewujudkan kedamaian dan keadilan di Aceh, sebab hal itu merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar.

Rakyat Aceh telah menjalani berbagai sejarah perjuangan dalam rangka mempertahankan eksistensi dirinya sebagai satu kesatuan Rakyat yang tidak terpisahkan. Pada tahun 1976 Aceh Merdeka diproklamirkan, perjuangan panjang dan melelahkan ini, menghasilkan kesepakatan antara Pemerintahan Republik Indonesia (P.R.I) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki- Finlandia, kesepakatan ini lebih dikenal dengan sebutan MoU Helsinki. MoU Helsinki telah memberikan harapan baru bagi Rakyat Aceh untuk Perdamaian dan keutuhan Aceh kemudian lahirlah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Bertolak dari hal itulah masyarakat Aceh yang tergabung dalam Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA) kembali melanjutkan perjuangan dan bangkit untuk mempertahankan proses perdamaian dan kemajuan serta pembaharuan guna mendorong tegaknya nilai-nilai Agama Islam berupa kebenaran, kebaikan, keadilan, persatuan, musyawarah dan kerjasama guna dapat menciptakan rasa kedamaian dalam rangka mewujudkan tegaknya keadilan serta kemakmuran masyarakat Aceh.

FOPKRA menyadari bahwa perjuangan itu hanya dapat berhasil dengan izin dan ridho Allah SWT yang Maha Besar dan Maha Esa serta Maha Mulia. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, bekerja keras dan cerdas, penuh kebijaksanaan dan keberlanjutan dengan senantiasa memohon ridho Allah SWT upaya FOPKRA akan memberikan hasil bagi kemaslahatan Bangsa ini khususnya Rakyat yang berada di bumi Aceh.

Kehadiran Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA) sebagai ungkapan yang direfleksikan sebagian warga Aceh yang ingin memberikan peran dan kontribusinya bagi kemajuan Aceh ke depan sekaligus sebagai wahana untuk mewujudkan cita-cita perbaikan dan pembaharuan Aceh serta menyalurkan aspirasi politik warga masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat.

Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA) didirikan di Jakarta pada hari sabtu tanggal 13 Maret 1999 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, dandidaftarkan pertama kali pada Notaris Saal Bumela,SH pada tanggal 16 Agustus 1999. FOPKRA berazaskan Islam dan bersifat umum, sukarela dan independen.

Maksud dan tujuan dari kehadiran Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA) sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART antara lain :

  1. Memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Aceh pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
  2. Memperjuangkan terwujudnya Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)
  3. Menjadi unsur perekat dan pengarah kesatuan masyarakat Aceh pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
  4. Menjadi Akselerator bagi terwujudnya butir-butir kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinky antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang merupakan kerangka acuan bagi penataan Aceh kedepan, baik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan hubungan daerah dengan pusat.
  5. Menjadi wadah pendidikan politik bagi masyarakat Aceh khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya, guna melahirkan kepemimpinan yang handal baik ditingkat daerah maupun tingkat Nasional
  6. Menjadi dinamisator pembelajaran bagi masyarakat Aceh.
  7. Menjadi aksalerator bagi terwujudnya masyarakat Madani dan Islami di Aceh.
  8. Ikut berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dan pembangunan Aceh, serta mendukung dan mengawal jalannya Pemerintahan Aceh yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Adapun untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA) akan melakukan berbagai usaha (misi) yang tidak bertentangan antara lain :

  1. Membina masyarakat agar berbudi pekerti luhur dan melaksanakan ketentuan-ketentuan agama sesuai dengan Syariat Islam.
  2. Berjuang untuk mewujudkan keadilan dalam kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.
  3. Berjuang dalam mensosialisakan kesepakatan damai yang sedang berlangsung (MoU Helsinky) dan memberikan kontribusi pemikiran bagi memaknai kesepakatan damai tersebut dalam persepsi yang sama antara pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan, terukur dan proporsional.
  4. Menegakkan eksistensi politik masyarakat dan mendorong penegakan hukum baik menyangkut pelanggaran HAM dan kasus-kasus yang ada dalam masyarakat yang berpihak kepada kebenaran dengan landasan nilai – nilai ke Islaman.
  5. Membangun dan mengembangkan budaya professional dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  6. Berperan secara proaktif dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam bagi pengembangan dan kemajuan pembangunan daerah Aceh dalam menghadapi peradaban dunia yang kian mengglobal.

Keanggotaan Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA) bersifat perseorangan, terbuka untuk umum dan tidak dibatasi oleh perbedaan Agama, Etnis, Suku maupun asal usul seseorang. Dengan persyaratan yang sesuai dengan yang tertera dalam Anggaran Rumah Tangga FOPKRA yaitu :

  1. Setuju dan menerima serta mengamalkan azas dan tujuan organisasi
  2. Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi lainnya.
  3. Setiap anggota wajib untuk tidak mengkhianati organisasi FOPKRA. Bilamana ada anggota dengan sadar dan sengaja melanggar ketentuan Organisasi, akan dikenakan sanksi hukuman yang berlaku.

Untuk memperluas jaringan dan pengaruh FOPKRA, maka pada tanggal 17 Maret 2012, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA) yang dipimpin Oleh Fadhlon Hasan selaku Ketua Umum dan Muhammad Nasir sebagai Sekretaris Jenderal melantik dan mengambil sumpah Dewan Pimpinan Wilayah Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (DPW FOPKRA) Se – Provinsi Aceh di Anjong Moen Mata Banda Aceh yang dihadiri oleh berbagai kalangan, diantaranya Ketua DPRA Drs. Hasbi Abdullah, Ketua Komisi A DPRA Adnan Beuransah, Ketua FORKAB Aceh, Ketua PETA Aceh, Tokoh-tokoh masyarakat Aceh yang menetap di Jakarta, dan juga termasuk Calon Gubernur – Wakil Gubernur Aceh terpilih untuk periode 2012 – 2017 (dr.Zaini Abdullah – Muzakif Manaf). Pada malam itu juga hadir Dewan Pembina DPP FOPKRA yaitu Bapak Mayjend (Purn) Soenarko, Mayjend (Purn) M. Yahya serta beberapa orang lainnya. Ada sepuluh (10) Kabupaten/Kota yang dilantik pada malam itu antara lain : Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Pidie, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Bireun, dan Aceh Utara. Sedangkan tiga belas (13) Kabupaten/Kota lainnya dalam persiapan dan akan segera dilakukan pelantikan di daerah masing-masing.

Maka atas dasar pemikiran dan tujuan tersebut diatas, kami dari Dewan Pimpinan Wilayah FOPKRA Kabupaten Aceh Barat akan melakukan kegiatan dengan tema “Sosialisasi dan Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (DPC – FOPKRA) Se- Kabupaten Aceh Barat”. Denga harapan kedepan, kontribusi dan peran serta masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat dalam mengisi perdamaian dan pembangunan Aceh dapat terwujud.

Demikianlah paparan singkat tentang Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA), dengan harapan kehadirannya dapat diterima oleh masyarakat Aceh dan menjadi sebuah Forum yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengisi perdamaian dan pembangunan Aceh ke depan. Insya Allah.

Kritik dan saran dapat disampaikan langsung ke kami lewat

– Handphone   : 0852 7716 7650

– Email             : win_mbo@yahoo.com

– Facebook      : Aduwina Fopkra

– Twitter          :  @aduwina

– Blogg            : Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh

*Penulis adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (DPW FOPKRA) Kabupaten Aceh Barat

Pos ini dipublikasikan di Fopkra dan tag , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s