Jangan Dulu Kibar Bendera Aceh


Rabu, 3 April 2013 11:30 WIB

BANDA ACEH – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Prof Dr Djohermansyah Djohar meminta masyarakat Aceh jangan dulu mengibarkan Bendera Bintang Bulan dan Lambang Aceh Singa Burak sampai selesainya Pemerintah Aceh mempelajari hasil klarifikasi Pemerintah Pusat terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013.

“Surat dari Mendagri atas nama Pemerintah Pusat sudah kita sampaikan dan diberikan waktu 15 hari kepada pemerintah dan legislatif Aceh untuk mempelajari hasil klarifikasi Pemerintah Pusat tersebut,” kata Djohermansyah pada konferensi pers singkat di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (2/4).

Penyerahan hasil klarifikasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh berlangsung dalam satu pertemuan tertutup  di Pendopo Gubernur Aceh. Hadir juga dalam pertemuan itu Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri Tantri Balilamo. Sedangkan Gubernur Aceh Zaini Abdullah didampingi Wakil Gubernur Muzakir Manaf, Ketua DPRA Hasbi Abdullah bersama sejumlah anggota DPRA lainnya.

“Kami datang ke Aceh kali ini menyerahkan hasil klarifikasi Pemerintah Pusat terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang baru kepada Gubernur Aceh dan Ketua DPRA,” tandas Djohermansyah yang tampak sangat terburu-buru memberikan keterangan pers.

Menurut Djohermansyah, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 itu memang telah disahkan DPRA dalam sidang paripurna II, Jumat 22 Maret 2013. Selanjutnya pada 25 Maret 2013 qanun itu diteken Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah dan telah dimasukkan ke dalam lembaran daerah oleh Sekda Aceh, T Setia Budi.

Namun, lanjut Djohermansyah, sebelum qanun itu diberlakukan kepada masyarakat, masih ada tahapan lainnya, yaitu qanun yang telah disahkan DPRA itu harus disampaikan kepada Kemendagri untuk diklarifikasi, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apakah sudah terkait dengan kepentingan umum dan bagaimana dengan legal drafting-nya.

Diakui Dirjen Otda, untuk Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang baru, sudah dilakukan klarifikasi oleh Mendagri dan dalam klarifikasinya terdapat 12 poin koreksi yang harus disesuaikan kembali oleh Pemerintah Aceh bersama DPRA.

“Untuk menyesuaikan itu, Pemerintah Pusat memberikan waktu selama 15 hari kerja. Jika waktu yang diberikan itu dirasa belum cukup untuk menyesuaikan ke-12 poin koreksi itu, waktunya bisa ditambah. Pertemuan bisa dilakukan oleh Pemerintah Aceh bersama DPRA di Banda Aceh atau dilakukan bersama di Jakarta dengan Pemerintah Pusat,” kata Dirjen Otda.

Tidak diuraikan secara detail tentang 12 poin hasil koreksi Mendagri terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tersebut (sehingga harus disesuaikan kembali oleh Pemerintah Aceh bersama DPRA). Namun, kata Dirjen Otda, klarifikasi Mendagri tersebut di antaranya terkait dengan bentuk, desain, tatacara, penggunaan, dan konsiderannya sebuah bendera dan lambang daerah.

Misalnya, lanjut Dirjen Otda, bendera dan lambang yang dicantumkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 itu apakah sudah memenuhi unsur-unsur kepentingan umum seluruh masyarakat Aceh, bukan kelompok. Juga penyusunannya, apakah sudah memenuhi tata cara dan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Pertemuan ini bukan yang pertama, Gubernur Zaini Abdullah mengatakan pertemuan tadi merupakan awal yang cukup baik,” kata Djohermansyah.

Ditegaskan Djohermansyah, beberapa hal yang disampaikan pihaknya perlu menjadi perhatian bersama untuk kepentingan umum dan keutuhan wilayah Aceh. Bendera dan lambang yang dibuat harus bisa diterima oleh masyarakat di seluruh kabupaten/kota. “Koreksi yang dilakukan Mendagri terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 itu bertujuan baik agar isi qanunnya menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Sedangkan mengenai Qanun Wali Nanggroe, menurut Dirjen Otda belum dilakukan klarifikasi oleh Mendagri. Tim evaluasi peraturan daerah Kemendagri sedang mempelajari kembali qanun tersebut. “Setelah selesai, kita akan sampaikan kepada Gubernur dan DPRA. Jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tujuannya semata-mata untuk baik dan penyempurnaan isi qanun,” demikian Djohermansyah.(her)

Koreksi Disikapi, Aspirasi Ditampung
GUBERNUR Aceh, Zaini Abdullah menyatakan pihaknya sudah menerima hasil klarifikasi (koreksi) Mendagri terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendara dan Lambang Aceh. “Kita akan pelajari dan sikapi hasil koreksi Mendagri tersebut,” tandas Zaini Abdullah.

Gubernur Zaini membenarkan Pemerintah Pusat memberikan waktu 15 hari kepada Gubernur dan DPRA untuk menyesuaikan poin-poin hasil klarifikasi Mendagri terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013. Dalam beberapa hari ini Tim Hukum dan Perundang-undangan

Pemerintah Aceh bekerja sama dengan DPRA akan membahas hasil koreksi yang dilakukan Mendagri. “Mudah-mudahan hasilnya cukup baik, sehingga qanun itu bisa secepatnya dilaksanakan di lapangan. Prinsipnya, koreksi tetap kita sikapi, tapi aspirasi masyarakat Aceh perlu ditampung,” kata Gubernur Zaini Abdullah.

Ketua DPRA, Drs Hasbi Abdullah didampingi Ketua Banleg DPRA Abdullah Saleh mengatakan, pihaknya segera mempelajari hasil klarifikasi Mendagri terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

“Kami belum tahu apa saja isi 12 poin koreksi Mendagri. Mendagri memberikan waktu 15 hari untuk menyesuaikan hasil koreksinya dan jika belum cukup bisa ditambah lagi. Dalam dua hari ini kami akan membahasnya di DPRA,” kata Hasbi Abdullah didampingi Abdullah Saleh. Menurut Abdullah Saleh, pembahasan kembali hasil koreksi Mendagri terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 melibatkan Komisi A DPRA dan Komisi A DPRK dari sejumlah kabupaten/kota.(her)

Aceh tak Bisa Diurus Secara Biasa
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman SE MBA, menyatakan, “Aceh tidak bisa didekati secara biasa. Dialog dan komunikasi intens harus diprakarsai pemerintah pusat.” Irman juga mengimbau semua pihak kembali menghayati semangat perdamaian dari Perjanjian Helsinki.

Pernyataan Ketua DPD tersebut sehubungan telah selesainya evaluasi oleh Mendagri terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Provinsi Aceh.

Menurut Irman Gusman, Aceh mendapat banyak keistimewaan dibanding provinsi lain di Indonesia. Yang menyolok adalah penerapan hukum dan perangkatnya; Aceh satu-satunya provinsi yang dibolehkan menerapkan hukum Islam di tengah ke-bhinneka-an dan kesatuan sistem hukum nasional.

Aceh juga yang dibolehkan memakai istilah qanun untuk menggantikan istilah peraturan daerah. Kini, Aceh juga ingin kembali memakai bendera yang mirip bendera Gerakan Aceh Merdeka sebagai bendera Provinsi Aceh. Aceh juga yang memakai sinonim DPR (tanpa hurup besar D/Daerah) sebagai nama lembaga legislatifnya; sementara semua provinsi lain memakai istilah DPRD.

Polemik mengenai peraturan daerah Aceh yang mengatur bendera dan lambang provinsi itu, kata Gusman, sebenarnya tidak perlu terjadi jika Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, telah memantau dan mengikuti dengan seksama aspirasi yang berkembang di Serambi Mekkah itu.

Gusman menegaskan, semua pihak sudah berkomitmen menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Karena itu jangan sampai polemik soal bendera ini membuka luka lama yang sudah kita sembuhkan bersama,” kata laki-laki kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat, 11 Febuari 1962 tersebut.(antaranews/nas)

Sumber : http://aceh.tribunnews.com/2013/04/03/jangan-dulu-kibar-bendera-aceh

Pos ini dipublikasikan di Bendera Aceh, Partai Aceh, Pemerintahan, Politik, Sejarah dan tag , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s