Opini : Mengapa Harus Bendera 1976


Selasa, 2 April 2013 09:27 WIB

Oleh Mukhtar Syafari Husin

“BENDERA Aceh Kagetkan Jakarta” begitulah judul utama pemberitaan harian Serambi Indonesia edisi Rabu 27/3. Judul sangat menarik bagi para pecandu informasi melalui media cetak ini menginspirasikan penulis; Mengapa Jakarta kaget dengan Bendera Aceh yang baru saja diundangkan dalam lembaran daerah? Kemudian, tentunya, mengapa harus bendera 1976 karya deklarator GAM yang dipilih oleh DPRA untuk dijadikan Bendera Aceh?

Berbicara mengenai bendera dan lambang suatu daerah bukanlah suatu hal yang baru di Nusantara. Setiap Provinsi di Indonesia, tentunya, juga memiliki bendera dan lambang tersendiri yang diakui perundang-undangan. Tak terkecuali Aceh dengan bendera dan lambang Pancacita yang sudah ada jauh hari sebelum adanya MoU Helsinki.

Konflik puluhan tahun yang diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM yang kemudian kita kenal MoU Helsinki. Di mana pada poin 1.1.5. disebutkan “Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne”. Jika dipahami sejenak, tidak ada yang baru pada tuntutan pihak GAM selain hymne.

Namum, mungkinkah resolusi konflik puluhan tahun karena memperjuangkan kemerdekaan cuma didapatkan sebagaimana provinsi lain tanpa ada kekhususan bagi Aceh? Atau adakah “bendera lain” atau bendera baru hasil modifikasi seperti halnya Pancacita tanpa ada nilai historis, filosofis, sosio-politik yang kental di benak Juru Runding GAM selain bendera bintang bulan dengan strip hitam-putih?

 Patut mempertanyakan
Hemat penulis, tidak mungkin rasanya Juru Runding GAM setelah mereka mengubur dalam-dalam harapan untuk merdeka menginginkan bendera dan lambang Aceh tercantum dalam MoU Helsinki selain yang telah disahkan oleh DPRA sekarang ini. Kalau seandainya Pemerintah Pusat menolak bendera dan lambang Aceh yang telah disahkan DPR Aceh, kita patut mempertanyakan alasan penolakan tersebut; Apa karena alasan milik kelompok tertentu, simbol separatis dan bertentangan dengan perundang-undangan?

Bendera yang telah disahkan oleh DPR Aceh dan diundangkan oleh Gubernur bukanlah milik kelompok tertentu, karena bendera ini sudah ada puluhan tahun yang lalu. Ribuan nyawa melayang karena keberadaan dan mempertahankan bendera ini dalam menuntut keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan menuntut kedaulatan sebagai satu bangsa yang merdeka dengan mengatasnamakan rakyat Aceh.

Namun tuntutan yang terakhir ini gagal terwujud walaupun setelah jatuhnya korban jiwa puluhan ribu rakyat Aceh akibat konflik selama 29 tahun dengan adanya perundingan antara RI dan GAM sebagai representatif rakyat Aceh. Perundingan ini juga terwujud setelah ratusan ribu korban jiwa dan hancurnya infrastruktur pascagempa dan tsunami 2004.

Mengapa sekarang ini, bentuk dan lambang Aceh tersebut terus diperdebatkan, padahal bendera hanya sekedar indentitas Aceh sebagaimana provinsi lain, bukan sesuatu hal yang sangat krusial. Hal tersebut ternyata berbanding terbalik ketika perundingan terjadi antara RI dan GAM di Helsinki. Ketua Juru Runding Pemerintah RI, Dr Hamid Awaluddin sebagaimana diberitakan Serambi (Rabu, 19/12/2012) mengakui bahwa “soal bendera, lambang, hymne dan Wali Nanggroe tidak terlalu diperdebatkan dalam perundingan itu dan baru dibahas pada putaran ketiga”.

Ini bermakna hal tersebut tidak begitu krusial dibandingkan dengan tuntutan pembentukan self government (pemerintahan sendiri) oleh pihak GAM dan menolak tawaran otonomi khusus, di mana tema ini mengalami pembahasan yang sangat alot pada pertemuam ke dua dan ketiga dalam perundingan di Helsinki sehingga hampir menggagalkan proses perdamaian tersebut sebagaimana disebutkan Hamid Awaluddin dalam bukunya Damai di Aceh: Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki.

Kalau kita membaca poin atau pasal demi pasal MoU dan UUPA ternyata tidak ada larangan penggunaan bendera yang pernah dipakai GAM sebagai Bendera Aceh. Namun atas dasar apa kalau seandainya Kemendagri menolak penggunaan bendera yang pernah digunakan GAM sebagai indentitas Aceh dan menjadi milik semua masyarakat Aceh. Kalau alasannya karena bendera yang pernah digunkan GAM adalah milik kelompok dan sebagai simbol-simbol separatis, hemat penulis alasan ini sangat tidak rasional. Karena hal ini sebagai justifikasi bahwa pihak GAM yang melakukan perundingan dengan pemerintah RI di Helsinki yang didukung oleh 27 negara Eropa masih dianggap separatis ketika perundingan dan pascaperdamaian.

Dan, yang sangat kita khawatirkan adalah kalau ada asumsi dari pemerintah RI bahwa pihak GAM cuma satu kelompok bukan representatif rakyat Aceh. Kalau asumsi ini terjadi maka esensinya bermakna; pemerintah RI melakukan perundingan dengan kelompok tertentu bukan representatif rakyat Aceh. Justifikasi seperti ini sangat kita khawatirkan, karena akan membuka kesempatan bagi elemen masyarakat Aceh yang lainnya untuk menolak MoU dan selanjutnya perdamaian akan menjadi taruhannya.

Adanya statemen yang menyatakan penggunaan simbol-simbol yang pernah digunakan seperatis bertentangan dengan PP No.77 Tahun 2007, dimana pada Bab IV Pasal 6 poin 4 disebutkan “Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”, maka hal ini sangat kita sesalkan, karena pasca-MoU dan lahirnya UU No.11 Tahun 2006 memberikan kekhususan dan keistimewaan bagi Aceh dalam banyak hal, termasuk masalah regulasi. Ini sejalan dengan konstitusi RI, UUD 45 pasal 18B ayat 1: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Jargon baru

Kalau PP No.77 Tahun 2007 mejadi dasar penolakan Bendera Aceh sebagaimana yang telah diamanatkan oleh MoU dan UUPA, maka kita patut mencurigai ini adalah jargon baru untuk mempreteli pasal demi pasal UUPA karena tidak tertutup kemungkinan ke depan Pemerintah RI akan melahirkan UU atau PP dan kemudian membenturkan dengan UUPA sehingga UU tersebut sebagai resolusi konflik puluhan tahun hanya tinggal tulisan yang tidak ada manfaatnya “bagaikan singa yang tidak memiliki taring bahkan tidak punya gigi”.

Keinginan DPRA dan eksekutif Aceh yang telah mendapat amanat dari rakyat Aceh pada Pemilu 2009 dan Pilkada 2012 yang mayoritas dikuasai oleh Partai Aceh (PA) sebagai partai politik yang dikendalikan oleh petinggi GAM sebagai satu pihak yang menandatangani MoU Helsinki patut dicermati alasannya. Bendera usulan DPRA lebih dikenal masyarakat Aceh ketimbang bendera yang lain atau modifikasi yang baru. Rentetan sejarah juga jangan dilihat awalnya saja, bukankah itu sebagai bendera perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinki setelah pihak GAM tidak lagi menuntut kemerdekaan?

Alasana lain yang patut dipertimbangkan; untuk mengenang jasa dan sosok perjuangan Tgk Hasan Tiro sebagai pendesain bendera tersebut yang eksis melakukan perlawanan puluhan tahun untuk menuntut Aceh yang berkeadilan, sejahtera, bermartabat dan berbasis dinul Islam. Semua hal ini telah terbuka peluang bagi Aceh untuk mendapatkannya pasca-MoU Helsinki. Ini sejarah yang tidak boleh kita lupakan atau dipaksa melupakannya dengan begitu saja agar pengalaman buruk masa tidak kembali terulang di Aceh, karena “bangsa yang melupakan sejarah adalah bangsa yang mati sebelum mati”. Semoga pengalaman buruk tidak kembali terulang di Aceh.

* Tgk. Mukhtar Syafari Husin, MA, Ketua Umum Gerakan Intelektual Se-Aceh (GISA), Alumni Dayah MUDI Samalanga, dan Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Email: mukhtar_syafari@yahoo.com

Sumber : http://aceh.tribunnews.com/2013/04/02/mengapa-harus-bendera-1976

Pos ini dipublikasikan di Pembangunan, Pemerintahan, Politik, Sejarah dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s