Opini : Qanun Bendera Berpotensi Membelah Aceh


Rabu, 3 April 2013 10:16 WIB

Oleh Taqwaddin Husein

PERLU dipahami, bahwa qanun merupakan produk politik yang dihasilkan berdasarkan pembahasan dan persetujuan bersama antara DPRA dan Gubernur Aceh. Proses produk legislasi sarat dengan kepentingan dan dominasi politik. Maka, wajar saja jika berbagai Qanun Aceh (Legislasi Aceh) dan juga semua kebijakan Aceh tidak lepas dari kepentingan-kepentingan politik partai berkuasa. 

Berkaitan dengan Bendera dan Lambang Aceh yang baru saja disahkan dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, pun merupakan kesepakatan politik yang terjadi dalam pembahasan bersama oleh fraksi yang dominan berkuasa dengan Pemerintah Aceh. Karenanya, menurut saya, bendera dan lambang Aceh (singa-buraq) tersebut merupakan produk politik masa kini. Sebagai produk politik, tentu saja yang dikedepankan adalah kepentingan-kepentingan politik; baik kepentingan politik identitas, kepentingan politik kelompok, kepentingan politik masa kini, atau bahkan kepentingan politik terselubung yang hanya bisa dipahami oleh kalangan internal partai politik tertentu.

Walaupun secara juridis formal, prosedural yang dilalui dalam proses pembentukan Qanun Bendera dan Lambang Aceh tersebut telah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan telah sesuai pula dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Tetapi perlu pula dicermati dan disoalkan, apakah dalam mekanisme pembentukan qanun tersebut telah dilakukan uji harmonisasi dan sikronisasi hukum? Sudahkah materi aturan dalam qanun tersebut dirunut pada peraturan perundang-undangan yang eksis?

Harus sinkron dan harmoni
Menurut saya, walaupun secara formal prosedural qanun tersebut sudah disahkan, tetapi tidak berarti dia sudah serta merta sah. Sahnya suatu qanun, selain harus memenuhi aspek prosedural pembentukannya, juga yang lebih penting lagi substansi aturannya harus sinkron dan harmoni, baik peraturan yang lebih tinggi maupun dengan peraturan yang setara. Selain itu, tentu saja aspek sosio-kultural masyarakat juga harus mendapat pertimbangan yang mendalam.

Sehubungan dengan Qanun Bendera, saya dapat memberikan beberapa catatan: Pertama, pemberlakuan qanun ini berpotensi mempercepat membelah Aceh. Gerakan Gayo Merdeka makin gencar aktifitasnya setelah pengesahan qanun tersebut. Bahkan, kehadiran qanun tersebut memicu munculnya deklarasi front pembela Tanah Air (Peta). Tidak itu saja, pawai Bendera Aceh di Banda Aceh dan Aceh pesisir, disambut dengan pengibaran Bendera Merah Putih yang tak kalah massifnya di belahan barat dan tengah Aceh.

Kedua, jika sejak awal saja sudah ada penolakan terhadap bendera tersebut, maka pertanyaannya; Tepatkah bendera dan lambang tersebut dijadikan icon simbol pemersatu Aceh? Bisakah simbol pemersatu ini dipelihara nilai kewibawaan, kehormatan, kemuliaan, dan kesakralannya? Siapa dan bagaimana melakukan ini? Sebagai orang Aceh, tentu saya akan sedih jika menyaksikan bendera yang seharusnya dihormati dan disakralkan, tetapi ditempatkan bukan pada tempatnya, atau bahkan sengaja dihinakan menjadi sesuatu yang tidak patut. Misalnya, mohon maaf, jika bendera tersebut dijadikan kain lap, keset kaki, atau bentuk penghinaan lainnya.

Ketiga, dengan mengacu pada Pasal 6 ayat (4) PP 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, yang menyatakan bahwa desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/ lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut saya, adalah fakta bahwa GAM pernah menjadi gerakan separatis dalam NKRI, sehingga pemakaian bendera yang pada pokoknya mempunyai persamaan dengan bendera GAM adalah sesuatu yang tidak dibolehkan.

Dalam Pasal 3 PP tersebut jelas ditegaskan bahwa Lambang daerah, termasuk bendera berkedudukan sebagai tanda identitas daerah yang  berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam NKRI. Jadi tegas, bahwa lambang daerah (logo, bendera, himne, dan bendera jabatan) fungsinya sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat. Bukan justru sebaliknya, menjadi pemicu konflik horizontal.

Keempat, idealnya lambang Aceh (bendera dan logo) mengakomodir pluralisme keacehan yang beragam suku dan bahasa. Adanya penolakan dari dua kawasan Aceh lainnya berpotensi memicu konflik horizontal diantara kita. Sepengetahuan saya, tingkat kerawanan sosial dalam konflik horizontal jauh lebih berbahaya ketimbang konflik vertikal. Ngeri sekali jika hal ini terjadi di Aceh. Mari berdoa semoga hal ini tidak akan terjadi. Apalagi, upaya perjuangan menyelesaikan konflik horizontal jauh lebih rumit karena sesama kita banyak yang sudah larut dalam akulturasi dan amalgamasi (kawin antarsuku, misalnya).

Kelima, bagaimanapun juga, sesuai dengan Muqadimah MoU Helsinki yang menyatakan: “Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi RI.

Mencermati butiran yang dikandung dalam MoU tersebut, hemat saya, diperlukan adanya kearifan yang tinggi dari para elite Aceh, baik yang terhimpun dalam Fraksi Partai Aceh maupun sebagai Pemerintah Aceh, serta dari para pihak Pemerintah Indonesia. Makna secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, harus dipahami secara cermat bahwa damai itu harus dilakukan secara menyeluruh baik antar GAM dan Pemerintah RI, juga antara berbagai komponen masyarakat Aceh yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, wilayah topografis dan geografis.

Bermartabat bagi semua

Damai itu harus berlanjut dan bermartabat bagi semua. Karenanya, semua komponen masyarakat Aceh, jika merujuk pada MoU Helsinki harus menghormati martabat dari komponen-komponen yang ada di Aceh. Bukan hanya itu, penting juga bagi komponen yang sedang berkuasa di Aceh, menghormati martabat dari pemerintah pusat. Upaya menghormati martabat Pemerintah RI, menurut saya adalah dengan mematuhi segala peraturan perundangan-undangan yang dihasilkannya. Karenanya, kesesuaian yang sinkron dan harmonis antara materi Qanun Bendera dengan berbagai peraturan harus terjalin.

Keenam, pemerintah pusat dan provinsi memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap peraturan daerah (qanun). Qanun Aceh berwenang dievaluasi oleh presiden melalui Mendagri. Sedangkan qanun kabupaten diawasi oleh pemerintah provinsi. Pengawasan ini dapat bersifat preventif dan represif. Terhadap qanun-qanun yang mengatur mengenai APBD, RTRW, Pajak Daerah, dan retribusi daerah berlaku mekanisme pengawasan preventif berupa evaluasi terhadap rancangan qanun sebelum disahkan oleh DPRA. Sedangkan terhadap selain rancangan qanun tersebut berlaku mekanisme pengawasan represif berupa klarifikasi.

Merujuk pada sistem pengawasan di atas, maka terhadap Qanun Bendera dan Lambang Aceh berlaku mekanisme pengawasan represif berupa klarifikasi. Artinya, terhadap qanun ini dapat segera disahkan setelah adanya persetujuan bersama antara DPRA dengan Gubernur Aceh. Namun, jik klarifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah RI melalui Mendagri ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan 1) kepentingan umum, 2) bertentangan antarqanun, dan 3) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden dapat membatalkan qanun tersebut.

Mengakhiri tulisan ini, penting pula bagi semua kita meningkatkan kewaspadaan, memelihara kerukunan dan kedamaian yang baru terbina selama beberapa tahun. Jangan sampai, perdamaian yang baru mekar ini, layu sebelum berkembang. Fastabiqul khairat.

* Dr. Taqwaddin Husein, Ketua Ombudsman Aceh. Email: taqwaddin_husein@yahoo.co.id

Sumber : http://aceh.tribunnews.com/2013/04/03/qanun-bendera-berpotensi-membelah-aceh

 

Pos ini dipublikasikan di Bendera Aceh, Pembangunan, Pemerintahan, Politik, Sejarah dan tag , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s