Forbes Serukan Tahan Diri


Kamis, 4 April 2013 12:08 WIB

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengkritisi bendera Aceh dengan mempertanyakan mengapa harus mirip bendera GAM. “Padahal, saat pertemuan konsultasi di Jakarta pada 17 Desember 2012, semua tokoh yang diundang oleh Gubernur Aceh sepakat bahwa penentuan bendera dan lambang jangan menimbulkan polemik dengan pemerintah pusat,” kata Yusril di Jakarta, Selasa (2/4).

Yusril yang juga mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut mengingatkan kembali proses pertemuan konsultasi antara Gubernur Aceh dengan sejumlah pejabat Pemerintah termasuk unsur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid, dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Hotel Sultan, Jakarta 17 Desember 2012. Waktu itu, kata Yusril, disepakati menggunakan simbol bendera Kesultanan Aceh.

“Gubernur Aceh saat itu mengundang banyak tokoh, terutama untuk meminta masukan penentuan bendera Aceh terkait perjanjian Helsinki,” kata Yusril. Dijelaskan, dalam pertemuan itu, kata Yusril Ihza Mahendra, Gubernur Aceh meminta masukan saat hendak menentukan bendera dan lambang Aceh, yang mencerminkan budaya, bukan simbol kedaulatan Aceh.

Semua tokoh yang diundang sepakat bahwa penentuan bendera dan lambang jangan menimbulkan polemik dengan pemerintah pusat.

Ketika dipilih bendera berwarna merah dengan gambar bulan sabit dan bintang, serta bentuk pedang yang terdiri tulisan berbahasa Arab. “Gubernur Aceh ikut tertawa ketika dikeluarkan model bendera yang menunjukkan kejayaan kesultanan Aceh dulu,” kata Yusril yang hadir dan foto bersama dalam pertemuan itu. Yusril berharap kontroversi pemerintah pusat dengan Pemerintah Aceh bisa diselesaikan segera dengan tidak merugikan NKRI.

Tanggapan mengenai bendera dan lambang Aceh yang memunculkan kontroversi juga disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi, di Jakarta, Rabu.

“Kelihatannya sepele, tapi pemerintah harus tegas, termasuk Presiden dan aparat intelijennya harus melakukan kajian, pengamatan secara menyeluruh terhadap situasi dan kondisi serta sosial politik di Aceh. Jangan sampai berujung pada potensi timbulnya kekerasan,” kata Arwani.

Pengacara senior, Adnan Buyung Nasution mengatakan pemerintah pusat harus mengambil langkah atas digunakannya simbol bendera GAM sebagai bendera Aceh.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan pencabutan dan larangan penggunaan bendera tersebut. “Kalau masih setia kepada NKRI, kita harus sesuai dengan peraturan UUD 1945,” kata Adnan Buyung Nasution di Jakarta, Rabu (3/4).

Adnan menuturkan, kalau bendera Aceh tersebut dalam peraturan daerah, hendaknya tidak bertentangan dengan konstitusi yang ada di Indonesia. “Kalau itu bentuk peraturan daerah, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara ini,” kata Adnan. “Pemerintah harus cepat mengambil sikap untuk tunjukkan wibawanya dan jangan terlambat,” lanjut Adnan.

Dalam perkembangan terbaru, Dirjen Otda Kemendagri, Prof Dr Djohermansyah Djohar meminta masyarakat Aceh jangan dulu mengibarkan Bendera Bintang Bulan dan Lambang Aceh Singa Burak sampai selesainya Pemerintah Aceh mempelajari hasil klarifikasi Pemerintah Pusat terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013.

“Surat dari Mendagri atas nama Pemerintah Pusat sudah kita sampaikan dan diberikan waktu 15 hari kepada pemerintah dan legislatif Aceh untuk mempelajari hasil klarifikasi Pemerintah Pusat tersebut,” kata Djohermansyah pada konferensi pers singkat di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa 2 April 2013.

Sebelumnya, melalui Sidang Paripurna II hari ke-5, Jumat 22 Maret 2013, DPR Aceh mengesahkan tiga rancangan qanun (raqan) menjadi qanun, yaitu Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Qanun Penanaman Modal, dan Qanun Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Migas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Dari ketiga qanun tersebut, Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang akhirnya menuai kontroversi.

Selanjutnya, pada 25 Maret 2013, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah meneken Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh dan diundangkan dalam Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 3 dan berlaku untuk pertama kali secara yuridis formal. Pada 2 April 2013, ribuan massa dari berbagai wilayah Aceh tumpah ruah ke Banda Aceh sambil mengarak bendera berlambang bintang bulan dan lambang daerah singa-burak. Pro-kontra pun semakin tak terbendung.

Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh meminta semua pihak menahan dan mawas diri dari pihak-pihak yang ingin memecah belah rakyat dan merusak perdamaian terkait adanya perbedaan sikap dan pandangan terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

“Jangan sampai damai yang sudah terwujud terciderai oleh hal-hal yang sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” kata Ketua Forbes, M Nasir Djamil kepada Serambi di Jakarta, Rabu (3/4).

Forbes juga mengharapkan Pemerintah Pusat bisa mengkomunikasikan secara baik perbedaan terkait qanun lambang dan bendera. “Perbedaan ini akan semakin mendewasakan Aceh dalam kaitan hubungannya dengan pusat,” ujar Nasir, seraya mengutip ungkapan berbahasa Aceh, “meunyoe jeut tapeulaku boh labu jeut keu aso kaya, meunyo hanjeut tapeulaku aneuk teungku jeut keu beulaga.”

Peribahasa ini, kata Nasir, memberi isyarat bahwa barang yang tak berharga jika bisa memanfaakannya bisa memberikan rezeki dan kenikmatan, tapi kalau tidak bisa mengoptimalkan, barang berharga sekalipun bisa hilang dan tak bermakna.

Ia mengharapkan seluruh rakyat Aceh bisa menghindari pertikaian yang sangat mungkin dapat disusupi oleh ‘penunggang gelap’ yang memanfaatkan situasi Aceh saat ini. “Damai dan NKRI itu bagi rakyat Aceh sudah final,” tukas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.(tribunnews.com/kompas.com/ant/fik/nas)

“Bukan Simbol Separatis”
TANGGAPAN terhadap bendera dan lambang Aceh–baik pro maupun kontra–masih saja mengemuka, baik di tingkat daerah maupun nasional, meski Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dan Ketua DPRA, Hasbi Abdullah sudah menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti hasil koreksi Mendagri terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Seorang politisi yang juga Ketua Partai Damai Aceh (PDA),  Tgk Muhibussabri berharap semua pihak menghormati Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

“Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri harus memastikan apakah masih menganggap GAM ada dan mereka adalah separatis dengan adanya MoU Helsinki?,” tulis Muhibussabri dalam pesan singkatnya, sebagaimana dikutip dan disiarkan situs berita Okezone, Rabu 3 April 2013.

Menurut Ketua Umum PDA tersebut, “jika Kemendagri sudah tidak lagi menganggap GAM sebagai gerakan separatis, maka tidak perlu mencampuri (urusan) bendera dan lambang Aceh dan jangan menganggap lagi bendera Aceh itu simbol separatis.”

Dalam satu wawancara melalui telepon dengan wartawan BBC Indonesia, Rabu siang, 27 Maret 2013, Pimpinan Partai Aceh (PA) menyatakan keberadaan bendera Aceh yang baru disahkan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pemerintah pusat diminta untuk menghormatinya. “Saya pikir tidak bertentangan dengan hukum,” kata Wakil Sekjen Partai Aceh, Hj Darmawati SE dalam wawancara tersebut.

Menurutnya, keberadaan bendera Aceh yang disahkan DPR Aceh, Senin 25 Maret 2013 sesuai kesepakatan perdamaian RI-GAM pada 2005 di Helsinki, Finlandia. “Saya pikir tidak bertentangan dengan hukum… Jadi Pemerintah RI harus menghormati itu,” katanya.

Darmawati mengaku bendera Aceh mirip dengan bendera GAM di masa lalu, tetapi itu tidak berarti pihaknya hendak menghidupkan lagi ide separatisme. “Saya pikir gerakan separatis itu ‘kan dulu, sebelum perdamaian terjadi,” lanjutnya.(*/nas)

Sumber : http://aceh.tribunnews.com/2013/04/04/forbes-serukan-tahan-diri

Pos ini dipublikasikan di Bendera Aceh, Partai Aceh, Pemerintahan, Politik, Sejarah dan tag , , , , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s