Aceh-Jakarta Bahas Bendera


Sabtu, 13 April 2013 16:05 WIB

* Sore Ini di Arya Duta 
* Termasuk Qanun Wali Nanggroe

BANDA ACEH – Satu tim dari Aceh dipimpin Gubernur Zaini Abdullah, Jumat kemarin terbang ke Jakarta untuk menjawab klarifikasi tentang Qanun Bendera, Lambang Daerah, dan Lembaga Wali Nanggroe.

“Pemerintah Aceh telah menyiapkan jawaban terhadap klarifikasi Qanun Bendera, lambang daerah, serta Qanun Wali Nanggroe. Jawaban yang dimasukkan dalam dua amplop terpisah itu akan diserahkan Pak Gubernur pada pertemuan dengan Mendagri Gamawan Fauzi yang dijadwalkan Sabtu sore, pukul 16.00 WIB,” kata Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Edrian menjawab Serambi melalui ponsel dari Jakarta, Jumat (12/4) sore.

Wartawan Serambi di Jakarta, tadi malam melaporkan, pertemuan delegasi Aceh dengan Mendagri berlangsung sore ini di Hotel Arya Duta Jakarta. Menjelang pertemuan penting itu, tadi malam, Gubernur Zaini Abdullah berdiskusi dengan Pemangku Wali Nanggroe dan sejumlah tokoh Aceh lainnya. Pagi ini, di Mes Aceh, Gubernur Zaini juga dijadwalkan melakukan pertemuan.

Kepala Biro Hukum Setda Aceh menjelaskan, Gubernur Zaini Abdullah bersama Ketua DPRA Hasbi Abdullah tiba di Jakarta Jumat siang dengan penerbangan Garuda pukul 10.30 WIB dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Gubernur didampingi Sekda T Setia Budi, Asisten I Dr Iskandar Gani, Kepala Biro Pemerintahan Hamid Zein, dan Sekwan Burhanuddin. “Jawaban Pemerintah Aceh atas klarifikasi Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang baru, maupun klarifikasi atas Qanun Wali Nanggroe oleh Mendagri, semuanya dilihat dari perspektif hukum dan pemerintahan,” kata Edrian.

Menyangkut Qanun Bendera dan Lambang Daerah, Pemerintah Aceh sangat berharap Pemerintah Pusat menerima bendera dan lambang yang telah disahkan dalam qanun Aceh tersebut. Alasannya, kata Edrian, bendera Bintang Bulan dan lambang Singa Burak yang telah disahkan DPRA merupakan bendera dan lambang daerah. Posisinya tetap berada di bawah bendera Merah Putih. 

Sebanyak 13 poin klarifikasi terhadap Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang terdapat dalam surat Mendagri yang disampaikannya kepada Gubernur Aceh pada 1 April 2013, menurut Edrian telah dijawab seluruhnya menggunakan landasan MoU, UUPA, dan UUD 1945 serta berbagai peraturan hukum yang terkait Ilmu dan Hukum Tata Negara yang berlaku di Indonesia.

Begitu juga terhadap klarifikasi Qanun Wali Nanggroe. Menurut Edrian, salah satu poin klarifikasi yang disampaikan Mendagri terhadap Qanun Wali Nanggroe yang telah disahkan DPRA adalah mengenai Sekretaris Wali Nanggroe yang disebut dengan Kitabul Wali. “Mendagri minta itu dihapus. Nah, kalau dihapus siapa yang mengurus kegiatan administrasi kesekretariatan Lembaga Wali Nanggroe. Klarifikasi Mendagri atas Qanun Wali Nanggroe itu juga sudah kita jawab dan dimasukkan dalam amplop yang berbeda,” ujar Kepala Biro Hukum Setda Aceh.

Wakil Ketua II DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi mengatakan, undangan Mendagri untuk membahas lanjutan hasil klarifikasi Qanun Bendera dan Lambang Daerah serta Qanun Wali Nanggroe diikuti seluruh anggota DPRA dari Komisi A. Juga mengikutkan Staf Ahli Hukum dan Tata Negara dari Unsyiah, Prof Dr Husni Jalil. “Kita semua berharap pertemuan itu memberikan hasil positif sehingga bisa membawa ketenangan bagi masyarakat Aceh secara menyeluruh,” kata Sulaiman Abda.

 Hasil terbaik
Anggota DPR RI asal Aceh, T Riefky Harsya yang dimintai tanggapannya terhadap jadwal pembahasan Qanun Bendera dan Lambang Daerah termasuk Qanun Wali Nanggroe antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat berharap pertemuan itu bisa mencapai kata sepakat. “Baik Presiden, Gubernur, tokoh-tokoh Aceh dan semua pihak lainnya pasti menginginkan yang terbaik untuk Aceh,” kata politisi dari Partai Demokrat ini.(her/fik)

delegasi aceh
* Gubernur Zaini Abdullah * Ketua DPRA Hasbi Abdullah * Pemangku Wali Nanggroe * Sekda T Setia Budi * Asisten I Dr Iskandar Gani * Kepala Biro Pemerintahan Hamid Zein * Kepala Biro Hukum * Sekretaris DPRA * Staf Ahli Hukum dan Tata Negara dari Unsyiah Prof Dr Husni Jalil * Anggota DPRA dari Komisi A

Sumber : http://aceh.tribunnews.com/2013/04/13/aceh-jakarta-bahas-bendera

Pos ini dipublikasikan di Bendera Aceh, Pemerintahan, Politik, Sejarah dan tag , , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s