Bendera Dibahas 13 April


Rabu, 10 April 2013 11:37 WIB

* Melibatkan JK dan Hamid Awaluddin
* Mendagri Sudah Klarifikasi Qanun Wali 

BANDA ACEH – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih membuka ruang dialog untuk membahas ulang bendera dan lambang Aceh yang disahkan DPRA dalam Qanun Aceh pada 22 Maret lalu. Untuk itu, Kemendagri mengundang Gubernur Zaini Abdullah dan sejumlah tokoh lainnya dari Aceh pada Sabtu (13/4) mendatang. 

“Dalam pertemuan itu, Kemendagri juga mengundang Pak JK (Jusuf Kalla -red), mantan Wapres RI, selaku inisiator damai Pemerintah RI dengan GAM serta Hamid Awaluddin selaku Wakil Pemerintah RI yang menandatangani kesepakatan damai antara RI dengan GAM pada 15 Agustus 2005 di Helsinki,” kata Asisten I Setda Aceh, Dr Iskandar A Gani kepada wartawan di sela-sela acara Musrenbang Aceh 2013 di Gedung DPRA, Selasa (9/4) pagi.

Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Edrian menambahkan, undangan pertemuan lanjutan pembahasan klarifikasi Qanun Bendera dan Lambang Aceh itu, disampaikan Kemendagri kepada Gubernur Aceh, Senin (8/4) lalu melalui telegram. “Semua yang diundang diminta hadir pada hari Sabtu, 13 April 2013, di Kantor Kemendagri,” sebut Edrian.

Menanggapi undangan Mendagri itu, Iskandar A Gani mengatakan, pihaknya telah menyiapkan jawaban klarifikasi terhadap 13 poin Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang disampaikan Mendagri kepada Gubernur Aceh pada 1 April 2013.

Semua poin klarifikasi tentang bendera Bintang Bulan dan lambang Singa-Burak yang disampaikan Mendagri dalam suratnya Nomor: 188.34/1663/SJ tanggal 1 April 2013, telah dijawab Gubernur Aceh. “Nah, jawaban itu akan kita sampaikan dalam pertemuan 13 April mendatang di Kantor Kemendagri,” ucap Iskandar.

Menurut Iskandar, Gubernur Aceh menjawab klarifikasi Qanun Bendera dan Lambang itu dari sisi pemerintahan (eksekutif), sedangkan pihak DPRA akan menjawabnya dari sisi politis dan legislatif. Dilihat dari sisi tata urutan pembuatan sebuah peraturan daerah atau qanun, kata Iskandar, Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang telah disahkan DPRA pada 22 Maret lalu itu telah memenuhi semua tahapan pembahasan sebuah qanun/perda.

Begitu juga dengan Qanun Wali Nanggroe. Mendagri telah mengevaluasinya dan sudah menyampaikan klarifikasinya pada hari Kamis (4/4) kepada Gubernur Aceh. Namun, isi klarifikasi itu masih dirahasiakan dari kalangan pers. Pemerintah Aceh akan menjawab langsung klarifikasi itu kepada Mendagri dalam pertemuan di Jakarta, Sabtu mendatang. “Balasan atau jawaban surat klarifikasi Qanun WN dari Mendagri itu, akan kita sampaikan bersamaan dengan jawaban Qanun Bendera dan Lambang Aceh pada pertemuan di Jakarta, Sabtu depan,” kata Iskandar. (her)

Harapan pada Duo Bugis
Selain “delegasi khusus” dari Aceh, Jusuf Kalla (JK) dan Hamid Awaluddin juga akan dilibatkan Mendagri Gamawan Fauzi dalam pembahasan lanjutan Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh pada Sabtu (13/4) mendatang di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Dua tokoh Bugis ini dinilai tepat untuk hadir membahas persoalan bendera dan lambang Aceh yang belakangan ini menuai pro-kontra, karena baik bendera maupun lambangnya mirip bendera dan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM)/ASNLF.

Bagaimanapun, JK merupakan inisiator bagi terwujudnya perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki tahun 2005 yang dimediasi oleh mantan presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Jadi, pantas ia diundang hadir.

Saat menjabat Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu, JK menunjuk tim yang solid untuk berunding dengan pimpinan politik GAM. Diketuai Dr Hamid Awaluddin yang juga berdarah Bugis, tim perunding Indonesia bisa mencapai kesepahaman dengan juru runding GAM yang diketuai Malik Mahmud untuk menghentikan pertikaian dan mewujudkan perdamaian di Aceh.

Sejak 15 Agustus 2005 hingga April tahun ini, sedikitnya sudah 59 dari 71 pasal MoU Helsinki yang sudah terealisasi. Di antara yang baru direalisasikan dan langsung menuai kontroversi adalah Qanun tentang Wali Nanggroe serta Qanun tentang Lambang dan Bendera Aceh.

Presiden SBY dan tokoh-tokoh republik di Jakarta umumnya keberatan jika Gubernur dan DPR Aceh tetap bersikukuh mempertahankan bendera Bintang Bulan sebagai bendera Aceh dan Burak-Singa sebagai lambang Aceh, menggantikan Pancacita.

Presiden SBY melihat masih ada muatan dan aroma separatisme dalam kedua atribut tersebut, hal yang sedianya dihentikan setelah ia selaku Kepala Negara memberikan amnesti kepada anggota GAM pada tahun 2005.

Dalam sebuah pertemuan di Jakarta beberapa bulan lalu, JK dan Hamid Awaluddin sudah mengutarakan pandangannya bahwa perlu ada modifikasi lambang dan bendera Aceh, sehingga tidak persis sama dengan lambang dan bendera GAM.

Setelah qanun bendera disahkan, JK berpandangan, bendera dan lambang Aceh itu masih bisa dievaluasi agar jauh dari kesan separatisme dan tidak menimbulkan polemik antara Aceh dengan Jakarta maupun antarkelompok di Aceh sendiri.

Kini, setelah kontroversi mengenai bendera dan lambang Aceh ini menyedot perhatian secara nasional, Mendagri merasa perlu mengundang JK dan Hamid hadir dalam pertemuan membahas lanjutan bendera dan lambang Aceh pada 13 Maret mendatang.

JK diyakini akan memberikan solusi dengan gaya diplomasinya yang baik. “Kedekatan JK dengan tokoh-tokoh GAM sudah sedemikian baik. Saya optimis, persoalan ini bakal cepat selesai,” ujar Ketua Presidium Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Prof Nanat Fatah Natsir, di Jakarta, Senin lalu.

Tampilnya JK, Hamid Awaluddin, dan kawan-kawan (seperti Farid Husain dan Sofyan Djalil) dalam pertemuan itu nantinya, diyakini akan memberikan suasana yang sejuk. Para tokoh itu diharapkan mampu memberikan solusi terhadap persoalan penggunaan bendera tersebut sesuai semangat ketika perundingan antara Pemerintah RI dan GAM dilaksanakan tahun 2005 di Helsinki, Finlandia. Setidaknya, begitulah harapan Profesor Nanat Fatah dari ICMI, mungkin juga harapan semua kita. (dik/ant)

Lika-liku Qanun Bendera
Asisten I Setda Aceh, Dr Iskandar A Gani SH menilai tak ada satu tahapan pun yang dilewati dalam pembahasan hingga pengesahan (proses promulgasi) Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Semua berjalan sesuatu aturan baku.

“Dilihat dari sisi tata urutan pembuatan sebuah peraturan daerah atau qanun, Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang telah disahkan DPRA pada 22 Maret lalu itu telah memenuhi semua tahapan pembahasan sebuah qanun/perda,” ujarnya menjawab Serambi kemarin.

Ia juga mengingatkan lika-liku pembahasan qanun tersebut. Bahwa pembahasan draf Rancangan Qanun (Raqan) Bendera dan Lambang Aceh awalnya dilakukan di tingkat pertama antara Komisi A DPRA dengan Tim Gubernur Aceh.

Kemudian dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai elemen masyarakat Aceh, mulai dari bupati/wali kota, pimpinan, dan anggota DPRK kabupaten/kota, Majelis Adat Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama, masyarakat, dan lainnya.

Setelah drafnya selesai disusun dan disepakati, dilanjutkan dengan pembahasan tingkat kedua, yaitu membawanya ke dalam Sidang Paripurna DPRA.

Saat sidang paripurna, seluruh fraksi DPRA, dalam pendapat akhir fraksinya, menyetujui Qanun Bendera dan Lambang Aceh itu disahkan. Setelah DPRA mengesahkan 22 Maret 2013, kemudian Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah menandatanganinya pada 25 April 2013.

Sekda Aceh T Setia Budi, juga sudah memasukkannya ke dalam lembaran daerah. “Itu artinya, Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang baru itu, sudah sah,” simpul Dr Iskandar A Gani yang juga dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Sebagai laporan, Pemerintah Aceh pada 26 Maret 2013 juga telah menyampaikannya kepada Mendagri untuk diklarifikasi. “Klarifikasi Mendagri sebanyak 13 poin sudah kita terima. Jawaban atas klarifikasi qanun itu, sudah kita buat. Jadi, semua urutan mekanisme dalam pembahasan sebuah qanun sudah dilakukan DPRA dan Pemerintah Aceh dengan baik,” demikian Iskandar A Gani. (her)

http://aceh.tribunnews.com/2013/04/10/bendera-dibahas-13-april

Pos ini dipublikasikan di Bendera Aceh, Pemerintahan, Politik, Sejarah dan tag , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s