Bintang Bulan dalam NKRI


Jumat, 12 April 2013 11:06 WIB

* Aceh Harus Tetap Satu

BANDA ACEH – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Muzakir Manaf menyatakan, bendera Bintang Bulan sebagai bendera Aceh dan Burak-Singa sebagai lambang Aceh, tidaklah bersifat negatif. Penggunaan kedua simbol daerah itu tidak pula menyiratkan adanya keinginan untuk ke luar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

“Ini hanya untuk kepuasaan batin orang Aceh saja, karena telah memiliki bendera dan lambang daerah. Jadi, tidak untuk tindakan yang diragukanlah. Malah masyarakat kita imbau, kalau mengibarkan bendera, maka kibarkan bersama bendera Merah Putih,” ujarnya menjawab Serambi seusai ceramah agama untuk para kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) di rumah dinas Wagub Aceh, kawasan Blangpadang, Banda Aceh, Kamis (11/4) malam. Bulan lalu, acara serupa berlangsung di masjid dalam kompleks Meuligoe atau Pendapa Gubernur Aceh.

Di mata Muzakir Manaf, bendera Bintang Bulan maupun lambang Burak-Singa, itu sudah sah sebagai bendera dan lambang Aceh. “Soalnya, baik bendera maupun lambang Aceh sudah melalui Sidang Paripurna DPRA, juga sudah ditandatangani oleh Gubernur Aceh, serta sudah disempurnakan, sehingga sudah sah,” simpulnya.

Ditanya apakah ia akan memenuhi undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Jakarta untuk pembahasan lanjutan mengenai bendera dan lambang Aceh besok, 13 April, Muzakir mengatakan tidak akan hadir. “Saya tidak bisa hadir, karena sudah ada gubernur,” ucapnya.

Ditanya tentang mencuatnya kembali aspirasi pembentukan Provinsi ALA dan Abas, Muzakir mengatakan, wacana mengenai itu harus mengacu kepada undang-undang serta rekomendasi dari DPRA dan Gubernur Aceh. “Kalau ada rekomendasi dan persetujuan maka sah-sah saja. Kalau tidak ada rekomendasi, maka tidak bisa dan Aceh harus tetap satu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR Aceh Abdullah Saleh mengatakan, 12 poin evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, tidak membuat Pemerintah Aceh puas.

Maka untuk menindaklanjuti evaluasi qanun tersebut, digelar pertemuan lanjutan di Jakarta, Sabtu (13/4). Evaluasi lanjutan itu dilakukan setelah Mendagri Gamawan Fauzi dan jajarannya menggelar audiensi dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah selama dua sesi. Termasuk dengan sejumlah elemen di Banda Aceh.

Pihak yang hadir adalah pemangku kepentingan yang ikut pertemuan sebelumnya, yaitu adalah Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah, dan Wali Nangroe Malik Mahmud Al Haytar .

Adapun, pihak pemerintah pusat diwakili Mendagri Gamawan Fauzi dan jajarannya. “Pertemuan ini diadakan agar didiskusikan lagi soal qanun secara lebih mendalam,” kata Abdullah, Kamis (11/3). Menurut Abdullah Saleh, terhadap beberapa evaluasi Kemendagri, Pemerintah Aceh dan DPRA bakal membicarakan lebih lanjut agar tidak ada lagi persilangan pendapat dengan pusat. (swa/rep)

Jubir Presiden: Masih Ada Waktu 
TIDAK tertutup kemungkinan bahwa Qanun tentang Bendera Aceh yang benderanya identik dengan lambang GAM akan dicabut oleh pemerintah pusat.

Namun, sebelum sampai pada keputusan mencabut qanun tersebut, kata Julian, pemerintah pusat terus berkomunikasi lebih dulu dengan Pemerintah Aceh untuk mencari solusi yang terbaik. “Masih ada sisa waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi dari dua pekan yang diberikan. Masih ada seminggu lagi,” ujar Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (10/4).

Menurut Julian, ada banyak perda yang telah dibatalkan pemerintah. “Untuk bendera dan lambang Aceh, kita kembalikan ke UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan PP Nomor 77 Tahun 2007 kalau qanun itu tidak sejalan. Kita tidak bicara soal mana tingkatan yang lebih tinggi, tapi ini bertentangan dengan undang-undang,” katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, besok tanggal 13 April, Presiden SBY mengundang Gubernur dan Ketua DPRA serta sejumlah tokoh penting lainnya dari Aceh untuk pembahasan lanjutan bendera dan lambang Aceh. Pertemuan ini akan melibatkan mantan Wapres Jusuf Kalla dan Hamid Awaluddin selaku mantan ketua Tim Perunding Pemerintah RI dan GAM di Helsinki, Finlandia tahun 2005 lalu.(swa/rep/dtc)

http://aceh.tribunnews.com/2013/04/12/bintang-bulan-dalam-nkri

Pos ini dipublikasikan di Bendera Aceh, Pemerintahan, Politik, Sejarah dan tag , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s