Qanun Bendera Dapat JR ke MA


Minggu, 7 April 2013 15:27 WIB

BANDA ACEH – Direktur Eksekutif The Aceh Institute Chairul Fahmi mengatakan persoalan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh dapat diselesaikan melalui instrumen judicial review (peninjauan kembali) ke Mahkamah Agung, bukan melalui mekanisme executive review oleh Kemendagri. 

“Meskipun Kemendragi mempunyai kewenangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dearah yang bersifat General, Namun dalam kasus Aceh berbeda, karena Aceh mempunyai UU Nomoro 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang bersifat lex special derogat lex generalis. Jadi satu-satunya cara untuk menguji baik secara materil maupun formil terhadap Qanun Nomor 3 tahun 2013 adalah melalui judicial review ke Mahkamah Agung,” katanya kepada Serambi di Banda Aceh, Sabtu (6/4).

Menurutnya ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan adanya excecutive review merupakan bentuk ketidakkonsistenan peraturan perundang-undangan, sebagai disharmoni pengujian Peraturan Daerah. Selain itu, katanya, yang paling penting dipahami oleh semua pihak bahwa melakukan harmonisasi hukum untuk mengatasi permasalahan Peraturan Daerah yang dianggap bermasalah  tidak hanya terbatas pada harmonisasi fungsionalisasi kewenangan lembaga negara dan doktrin hukum peraturan perundang-undangan, melainkan juga mengintegrasikan pengalaman sosiologis dan nilai-nilai antropologis masyarakat yang masih hidup dan dianut dalam mengelola tertib sosial, ekonomi dan ekologis di masyarakat.

“Lebih penting lagi adalah menjaga perdamaian Aceh harus menjadi dasar dari setiap keputusan politik hukum oleh elit Aceh dan Jakarta. Ada instrument hukum yang bisa menyelesaikan masalah ini, jadi tidak perlu ada politisasi masyarakat yang mengarah kepada disharmonisasi berbagai kelompok dan etnis yang ada di Aceh,” tegasnya. Chairul Fahmi menambahkan perbedaan pendapat tentang Qanun Nomomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah RI merupakan bagian dari dinamika politik hukum di Indonesia. “Persoalan bendera Aceh hanyalah persoalan sepele dan biasa dalam dinamika pembentukan hukum di Indonesia. Jadi tidak perlu dipolitisasi secara masif,” ujarnya. (sar)

http://aceh.tribunnews.com/2013/04/07/qanun-bendera-dapat-jr-ke-ma

Pos ini dipublikasikan di Bendera Aceh, Pemerintahan, Politik, Sejarah dan tag , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s